Sudah sewa

Pemerintah Provinsi DKI memungkinkan 43 bangunan untuk mengadakan acara pernikahan

cincintunaganjakarta - Kantor Pariwisata dan Ekonomi Provinsi Jakarta (Parekraf) DKI melaporkan sebanyak 99 manajer bangunan atau tempat yang mengajukan permintaan untuk dapat mengadakan resepsi pernikahan ketika transisi PSBB.

"Total ini memiliki 99 tempat atau bangunan yang mengajukan permintaan," Katakepala di industri parecrifir DKI Jakarta Bambang Ismadisaat dihubungi Liputan6.com pada hari Minggu (29/11).

Dia mengatakan, dari data 43 aplikasi telah disetujui atau diizinkan untuk mengadakan resepsi pernikahan. Untuk surat keputusannya telah diterbitkan oleh Departemen PAREKRAF.

"56 bangunan yang tersisa masih diproses. Intinya mengencangkan protokol kesehatan harus dipatuhi termasuk kapasitas maksimum 25 persen," katanya.

Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa manajer juga harus mengatur jarak kursi pengunjung setidaknya 1,5 meter, kemudian dilarang menggunakan makanan sistem prasmanan, untuk makan atau minum hanya dilayani oleh petugas.

Kemudian, katanya, para tamu hanya Bernamaste dan duduk di tempat yang disediakan dan dilarang atau di lantai bawah.

"Ketika mengambil gambar dilarang untuk menghapus topeng. Dilarang membawa anak-anak di bawah 9 tahun ke atas, tidak disarankan pemberian amplop langsung, dan data tamu selesai," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa resepsi pernikahan di rumah atau masjid ke gedung pertemuan juga harus mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Dia berkata, hal yang paling penting adalah pengajuan berdasarkan ketentuan protokol kesehatan yang ditentukan.

Siapa yang dapat mendaftar jika individu di rumah, desa, yang penting semua mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan, "kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Riza melanjutkan, setiap manajer atau penyelenggara harus membuat integritas implementasi protokol kesehatan. Kemudian pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.

Sudah sewa, 2 pesta pernikahan di Padang masih diadakan, dibubarkan oleh polisi karena pandemi

Sudah sewa, 2 pesta pernikahan di Padang masih diadakan, dibubarkan oleh polisi karena pandemi

cincintunaganjakarta - Dua pernikahan di Padang masih diadakan di tengah pandemi dengan alasan bahwa mereka telah menyewa Aislashy dan musik. Akibatnya, dua pernikahan yang diadakan di Lubuk Begalung pada Sabtu (28/11/2020) dibubarkan oleh polisi. Pernikahan yang dibubarkan ada di Batung Tabah dan Desert Laweh. Kepala polisi Lubuk Begalung, Andi P Lorena mengatakan dua hari sebelum pernikahan diadakan, pestanya melalui Bhabinkamtibmas mengatakan bahwa partai itu tidak harus diadakan.

Larangan itu merujuk pada surat edaran dari walikota Padang yang melarang mengorganisir pernikahan sejak 9 November 2020. "Pada hari Kamis (26/11/2020) kami telah mengajukan kepada penyelenggara untuk tidak memiliki pesta. Ini telah dipahami oleh Penyelenggara. Namun, pada hari Sabtu ternyata mereka telah mengadakan pesta. Jadi kami dipaksa membubarkan, "Andi mengatakan ketika dihubungi pada hari Minggu (29/11/2020). "Para panitia telah berpendapat karena mereka telah membayar untuk penyewaan tenda, aies dan musik." "Namun, kami masih meminta mereka untuk membubarkan karena kondisi saat ini yang merupakan pandemi. Tidak hanya di Padang yang dilarang dari pertemuan, bahkan di dunia melarang keberadaan kerumunan," jelasnya.

Larut setelah makan tamu

Kepala polisi Lubuk Begalung, Andi mengatakan itu menyebarkan pernikahan yang diadakan pada Sabtu pagi. Menurutnya, ketika polisi berada di lokasi pesta. Tamu yang diundang tiba. Tapi itu tidak selalu membubarkan pesta tetapi menunggu tamu untuk datang makan. Pembubaran dilakukan di pagi hari untuk menghindari semakin banyak tamu yang datang. Sementara itu, Kepala Kota Padang BPBD Barlius mengatakan larangan melingkar dari pesta pernikahan masih belum dicabut.

Ini karena bisnis pesta pernikahan tidak mematuhi perjanjian akan melakukan tes Swab. "Aturannya masih berlaku sampai sekarang. Karena bisnis Pesta Pernikahan belum melakukan tes Swab," Jelaskan BARLIUS, Senin (23/2020). Menurutnya, menurut perjanjian beberapa waktu lalu, mitra bisnis dari pesta pernikahan atau penyelenggara acara akan menyerahkan nama-nama anggota dan karyawan ke kantor kesehatan untuk diuji dengan Swab.

Tetapi ternyata sampai kemarin itu belum diserahkan. Ini berarti bahwa mereka tidak menepati janji mereka, "katanya. Barlius berkata, jika aktor bisnis telah menyerahkan nama-nama anggota dan karyawan untuk melakukan tes Swab, maka bundar akan dicabut." Karena mereka akan bertemu banyak orang nanti. Jika ada karyawan positif mereka, tentu saja, mereka dapat menyebarkan virus korona ini kepada orang lain, "kata Barlius. Sementara itu ketua Asosiasi Layanan Partai Padang Yursal (AJP) mengatakan bahwa mereka enggan dan belum melakukan tes Swab untuk ketakutan mendapatkan stigma yang buruk dari publik.

Pernikahan termahal di dunia, gaun pengantinnya Rp 14 triliun, awalnya bangga tetapi menyebabkan memilukan