Pemerintah Provinsi DKI memungkinkan 43 bangunan untuk mengadakan acara pernikahan
Pemerintah Provinsi DKI memungkinkan 43 bangunan untuk mengadakan acara pernikahan
cincintunaganjakarta - Kantor Pariwisata dan Ekonomi Provinsi Jakarta (Parekraf) DKI melaporkan sebanyak 99 manajer bangunan atau tempat yang mengajukan permintaan untuk dapat mengadakan resepsi pernikahan ketika transisi PSBB.
"Total ini memiliki 99 tempat atau bangunan yang mengajukan permintaan," Katakepala di industri parecrifir DKI Jakarta Bambang Ismadisaat dihubungi Liputan6.com pada hari Minggu (29/11).
Dia mengatakan, dari data 43 aplikasi telah disetujui atau diizinkan untuk mengadakan resepsi pernikahan. Untuk surat keputusannya telah diterbitkan oleh Departemen PAREKRAF.
"56 bangunan yang tersisa masih diproses. Intinya mengencangkan protokol kesehatan harus dipatuhi termasuk kapasitas maksimum 25 persen," katanya.
Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa manajer juga harus mengatur jarak kursi pengunjung setidaknya 1,5 meter, kemudian dilarang menggunakan makanan sistem prasmanan, untuk makan atau minum hanya dilayani oleh petugas.
Kemudian, katanya, para tamu hanya Bernamaste dan duduk di tempat yang disediakan dan dilarang atau di lantai bawah.
"Ketika mengambil gambar dilarang untuk menghapus topeng. Dilarang membawa anak-anak di bawah 9 tahun ke atas, tidak disarankan pemberian amplop langsung, dan data tamu selesai," jelasnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa resepsi pernikahan di rumah atau masjid ke gedung pertemuan juga harus mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Dia berkata, hal yang paling penting adalah pengajuan berdasarkan ketentuan protokol kesehatan yang ditentukan.
Siapa yang dapat mendaftar jika individu di rumah, desa, yang penting semua mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan, "kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Riza melanjutkan, setiap manajer atau penyelenggara harus membuat integritas implementasi protokol kesehatan. Kemudian pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.
Sudah sewa, 2 pesta pernikahan di Padang masih diadakan, dibubarkan oleh polisi karena pandemi
Komentar (0)
Posting Komentar